Duet Faizal Hafan Farid Dan Ade Kuswara Kunang Berikan Edukasi Parlemen Mahasiswa, Rektor UPB : Edukasi Ini Tak Ada Program di Kampus Manapun, Saya Sangat Berterima Kasih

BEKASI, HI - Rektor Universitas Pelita Bangsa (UPB), Hamzah Muhammad Mardi Putra, S.K.M., M.M., D.B.A menyambut baik kolaborasi dan sinergi dua legislator asal Kabupaten Bekasi, H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.SI dan Ade Kuswara Kunang, S.H dalam acara Edukasi Parlemen Menciptakan Legislator Muda Penyongsong Perubahan Bangsa di Aula Kampus UPB, Selasa, 7 Mei 2024.

"Kami sangat menyambut baik sinergi dan kolaborasi antar dua lembaga legislatif dari tingkat Provinsi Jawa Barat ada bapak Faizal Hafan Farid dan dari tingkat Kabupaten Bekasi ada bapak Ade Kuswara Kunang," kata Hamzah Muhammad Mardi Putra saat membuka acara.

Hamzah berharap adanya edukasi parlemen dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang peran akademisi terhadap pemerintahan, kewenangan dan fungsi-fungsi legislatif.

"Edukasi ini tidak ada programnya di Kampus manapun, kami sangat sangat berterimakasih atas kesediaan bapak bapak dewan datang ke UPB".

"Kami akan merasa bangga jika peran akademisi, dalam hal ini UPB diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya dan Provinsi Jawa Barat utamanya," harap rektor muda berusia milenial tersebut.

Dalam kesempatan pemaparan, H. Faizal Hafan Farid memberi pemahaman tentang proses demokrasi dan politik yang berlangsung di parlemen, serta trias politika sebagai landasan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selain memberikan edukasi, Faizal Hafan Farid menyampaikan perlunga kontribusi akademisi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan citra legislatif.

Acara yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dari 2 program studi, ekonomi dan hukum menghadirkan Legislator Muda, Ade Kuswara Kunang, S.H.

"Pak Ade Kuswara Kunang ini sosok muda yang berhasil duduk di DPRD dengan perolehan suara terbanyak pada usianya yang belum 30 tahun, dan sekarang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi," ungkap Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining Yuningsih, S.PD., M.M.

Tampil sebagai host, akademisi asli Kabupaten Bekasi itu tampil memikat dan mengundang reaksi mahasiswa mahasiswi UPB untuk berinteraktif dengan kedua legislator tersebut.

Dalam sambutannya, Ade Kuswara Kunang merasa bangga tampil di hadapan mahasiswa mahasiswi UPB, para dosen, dekan dan rektor.

"Momen saat ini mengingatkan saya saat masa-masa kuliah sepuluh tahunan lalu, sungguh terharu," ungkap Ade Kuswara Kunang.

Dirinya pun mengaku bangga hadir berdampingan dengan politisi senior H. Faizal Hafan Farid.

"Beliau sosok bijaksana, chemistry kami sangat erat, saya bangga bisa duduk bareng beliau hari ini," ungkap Ade kuswara Kunang.

Usai session dialog, kegiatan Edukasi Parlemen bersama DPRD Jawa Barat dilanjutkan seremonial foto bersama dan penyerahan cindera mata berupa buku hasil karya Faizal Hafan Farid kepada mahasiswa dan rektor UPB. 

 

(*) HI

Lepas Sambut Asintel Kasdivif 2 Kostrad Dan Tradisi Laporan Korps Pamen Divif 2 Kostrad Dipimpin Pangdivif 2 Kostrad

JAWA TIMUR, HI - Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Anton Yuliantoro, memimpin jalannya acara Lepas Sambut Asintel Kasdivif 2 Kostrad dan Tradisi Laporan Korps Pamen Divif 2 Kostrad, yang dilaksanakan di Hall bawah Madivif 2 Kostrad, Singosari, Kabupaten Malang. pada Selasa (07/05/2024).

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Irdivif 2 Kostrad, Asren Divif 2 Kostrad, para Asisten Kasdivif 2 Kostrad dan para Irut Itdivif 2 Kostrad, para Dansatjar Divif 2 Kostrad dan Perwira Staf Divif 2 Kostrad Serta Ketua Persit KCK Koorcab Divif 2 PG Kostrad beserta pengurus.

 

Dalam penyampaiannya Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad mengatakan bahwa, "Serah terima jabatan di lingkungan TNI AD, khususnya di lingkungan Divisi Infanteri 2 Kostrad merupakan proses alamiah dalam konteks manajemen organisasi, sehingga mekanisme pergantian jabatan senantiasa mengacu pada prinsip pembinaan personel dan pembinaan satuan yang saling berkaitan satu sama lain, " kata  Mayjen TNI Anton Yuliantoro

 

"Hal ini bertujuan untuk mendorong semangat pembaruan dan penyegaran pola pikir sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi serta pengembangan karier bagi Perwira yang bersangkutan,"ungkap Pangdivif 2 Kostra.

 

Dalam amanatnya, Pangdivif 2 Kostrad mengungkapkan, “Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Inf Erwin Agung T.W.A., beserta istri dan Letkol Inf Septivan Adrianto, beserta istri atas segala dedikasi dan pengabdiannya yang telah ditunjukkan selama melaksanakan tugas di Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad. Selamat bertugas dan semoga sukses di tempat pengabdian yang baru, jadikan pengalaman tugas selama ini untuk menambah wawasan dalam meraih keberhasilan’, tuturnya.

 

“Selamat datang di Divisi Infanteri 2 Kostrad kepada Letkol Inf Setyo Budiyono, beserta istri. Selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Pengangkatan Jabatan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, gunakan seluruh tenaga dan kemampuan dalam bekerja demi kemajuan Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dengan penuh rasa tanggung jawab”, pungkas Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Anton Yuliantoro.

 

(Tukijo) HI

Musrenbangnas Tahun 2024 Bertajuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”, Mendagri : Uang APBD Hanya Untuk Memancing Swasta bangkit!

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) merupakan wadah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Musrenbangnas Tahun 2024 bertajuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Kita harus ingat bahwa tahun ini adalah tahun terakhir masa pemerintahan 2019-2024, berarti kita sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” katanya.

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Pasalnya, prinsip ini merupakan implementasi dari upaya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Namanya musyawarah jadi kita [harus] bermusyawarah antara pusat dan daerah untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota,“ tambahnya.

Ia menerangkan, prinsip top down dalam menyusun perencanaan mengacu pada instansi pemerintahan yang berada di tingkat atas yang diikuti oleh instansi di bawahnya. Sedangkan bottom up berfokus pada mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dari tingkat bawah yang dilanjutkan ke tingkat atas.

Mendagri menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah yaitu optimalnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dalam pendapatan maupun belanja.

Karena itu, selain merealisasikan belanja tepat sasaran, Pemda juga perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi jangan hanya mikirin bagaimana caranya habisin APBD, no, tapi bagaimana untuk membuat APBD itu postur PAD-nya meningkat,” jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan PAD, tambah Mendagri, Pemda perlu menghidupkan sektor swasta. Upaya itu dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, memperjelas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan mempermudah pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

 

“Kita membuat birokrasi menjadi lebih mudah untuk swasta hidup, uang APBD itu hanya untuk memancing swasta bangkit,” ujarnya.

Terakhir, Mendagri berharap seluruh jajaran Pemda agar dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

 

 “Mudah-mudahan nanti Musrenbangnas ini bisa betul-betul menjadi bekal teman-teman [Pemda] untuk menyusun dokumen perencanaan, baik yang jangka menengah lima tahunan, RPJMD maupun RKPD daerah masing-masing,” pungkasnya.

 

(Taufan) HI

Sambut Hardik ke 78 Dan HUT ke 68, TNI AL Gelar Kejuaraan Drone Race Dan Archery Championship Kasal Cup 2024

JAKARTA, HI - Kejuaraan Drone Race dan Archery Championship Kasal Cup 2024 resmi dibuka oleh Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal), Laksda TNl Sisyani Jaffar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNl Dr. Muhammad Ali di Apron Delta Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, Juanda, Sabtu (04/05/2024).

Drone Race Kasal Cup tahun 2024 merupakan salah satu upaya pembinaan atlet drone baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dalam kejuaraan yang berlangsung dua hari mulai tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 2024 ini, dipertandingkan mulai dari kategori anak pada kelas micro, mewadahi pemula untuk bisa bermain pada kelas 3 inch, serta tetap mewadahi kelas pemula yang sudah bermain pada kelas pro.

Kejuaraan yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pendidikan Angkatan Laut (Hardikal) Ke-78 dan HUT Ke-68 Penerbangan TNl AL kali ini bukan hanya drone race saja, tetapi juga ada Archery Championship yang pelaksanaan lombanya akan dimulai pada 5-9 Juni 2024 mendatang di Lapangan Dakota Lanudal Juanda dengan target diikuti oleh 500 peserta.

Kasal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Komandan Puspenerbal mengatakan bahwa dua event olahraga besar Kasal Cup ini, digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNl AL ke-78 dan HUT ke-68 Penerbangan TNl AL tahun 2024.

"Harapan terbesar dari penyelenggaraan kejuaraan ini adalah terbangunnya atmosfer olahraga modern, khususnya di bidang drone dan berkembangnya olahraga archery secara masif di lndonesia, khususnya di lingkungan TNl AL", ungkap Kasal.

Kejuaraan drone race tahun ini menjadi kejuaraan dengan kelas lomba terbanyak yang pernah diselenggarakan di lndonesia dengan jumlah 82 peserta, serta untuk pertama kalinya dibuka untuk kelas TNl/Polri, dengan rincian peserta Kategori Micro Brushed anak 7 orang, Kategori Micro Brushles TNI Polri 6 orang, Kategori Micro Brushless Umum 22 orang, Kategori Drone 3 Inch Umum 15 orang, dan Kategori Drone F9U (5 Inch) 32 orang.

"Lomba drone race ini juga bertujuan sebagai sarana berkumpul, berkomunikasi, berinteraksi antara pecinta drone sehingga tercipta sinergitas yang baik dan bernilai positif dalam mendukung tugas pokok dan bidang tugas masing-masing," terang Ali.

"Selain itu," lanjutnya,"Dengan adanya lomba tersebut diharapkan dapat menjadi wadah olahraga drone race tingkat nasional, menjaring potensi atlet olahraga drone race di lndonesia dan membina atlet olahraga drone race khususnya dari kalangan TNI/Polri."

Kasal berharap kejuaraan ini bukan hanya untuk mengejar prestasi semata, lebih dari itu, kompetisi ini diharapkan dapat menunjukan nilai-nilai kegigihan, kedisiplinan dan kejujuran dalam diri setiap atlet.

 
"Untuk itu jaga selalu semangat sportivitas dalam setiap kompetisi untuk menjadi yang terbaik," pungkas Kasal, Laksamana TNl Dr. Muhammad Ali.

(Umar) HI

Dialog Nasional Bertajuk 'Optimisme Kaum Termarjinalkan Dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan Yang Baru', Hashim :Prabowo Bersemangat Pada Program Pro-Rakyat Marginal Terpinggirkan

JAKARTA, HI - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyoroti urgensi terhadap nasib kaum marginal dan terpinggirkan di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru.

Dalam Dialog Nasional dengan tema 'Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan yang Baru' yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Sabtu (27/4/2024), Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, menekankan pentingnya memperhatikan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Handojo mengungkapkan, meskipun Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka baru akan resmi memimpin pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, harapan besar telah terpancar dari jutaan rakyat Indonesia, khususnya kaum marginal.

"Kita perlu memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang hidup dalam keterbatasan, seperti pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan yang minim," ujar Handojo dalam acara yang diselenggatakan Vox Point bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat.

 
Ketua Umum SMSI Firdaus mendapat kesempatan pertama menyampaikan pidatonya. Ia menyambut tema yang diusung dalam dialog nasional itu. “Kami siap bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan berikutnya,” tutur Firdaus yang disambut tepuk tangan meriah hadirin.

 
Handojo selanjutnya mengingatkan data dari Badan Pusat Statistik pada Juli 2023 mencatat bahwa persentase penduduk miskin mencapai 9,36 persen, setara dengan 25,90 juta orang pada Maret 2023.

"Sangat mungkin bahwa sebagian besar dari mereka adalah kaum marginal dan terpinggirkan, yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah," tambahnya.

Ia juga menyoroti isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dianggapnya sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan tegas.

Handojo menekankan perlunya penanganan yang lebih profesional atas masalah ini oleh pemerintahan yang baru.

"Dengan menangani masalah ini secara serius, kita dapat berharap untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Prabowo Subianto Bersemangat 

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo yang menjadi pembicara kunci pada sesi sambutan berikutnya menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto sangat bersemangat menjalankan program pro-rakyat marginal.

Hashim menunjuk contoh program makan siang dan susu gratis akan langsung dilaksanakan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Bahkan, kata dia, program tersebut sedianya akan langsung dilaksanakan Prabowo saat ditetapkan menang Pilpres 2024.

"Prabowo ini agak gatel. Karena dia mau mulai hari pertama dia menjabat program makan gratis dan susu gratis untuk semua anak-anak dan ibu hamil sudah dilaksanakan," kata Hashim.

Ia menyadari program makan dan susu gratis ini banyak mendapat ejekan dan hinaan dari kalangan masyarakat. Padahal, sebutnya, program itu sudah dicanangkan Prabowo sejak 17 tahun lalu.

"Dia diejek, dia dihina (program) makanan gratis, uangnya dari mana. Ini program dia yang sudah dia rencanakan 17 tahun yang lalu, sebelum ada (Partai) Gerindra," ujar adik dari Prabowo itu.

Hashim mengungkapkan, pernah dipanggil Prabowo untuk membahas masalah stunting di Indonesia pada tahun 2006. Saat itu, Prabowo prihatin karena 30 persen anak-anak di Indonesia mengalami stunting atau kekurangan gizi.

Untuk itu, Prabowo mencanangkan program makan siang serta susu gratis baik bagi anak-anak maupun ibu-ibu hamil. Hashim menyebut Prabowo meyakini Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju dan sejahtera apabila anak-anaknya mengalami kecacatan.

"Maka dia punya program tambahan gizi bagi anak-anak dan susu, makanya namanya dulu revolusi putih. Prabowo sudah bermimpi dan setiap saya bertemu dia bicara makanan gratis, bicara gizi," tutur Hashim.

Ia mengutip data statistik resmi yang dikeluarkan Menko Ekonomi dan Menko PMK tahun lalu bahwa setiap harinya 18 juta anak di Indonesia masuk sekolah dalam keadaan lapar.

“Angka 18 juta itu lebih dari jumlah penduduk negara Belanda. Optimisme saya rasakan karena program ini dicita-citakan Prabowo sejak 17 tahun lalu. Kaum marginal bersemangat karena sejak 2006 bisa mewujudkan mimpi keluar dari stunting dan kurang gizi," katanya.

Hashim menyampaikan, program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil dapat membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. Nantinya, kata dia, yang diperbolehkan terlibat dalam program ini hanyalah UMKM agar dapat merangsang ekonomi kerakyatan.

"Kita perkirakan lapangan kerja baru 1,8 juta. Ini adalah ibu-ibu yang masak di desa, sekolah-sekolah, merangsang peternak ayam, pengusaha menengah dan kecil dan supplier telur karena kita butuh 83 juta butir telur setiap hari," kata Hashim.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Ketua Kompolnas Benny Mamoto, Romo Chrisanctus Paschalis Satumus, Yulistiar Rangga Wijaya, dan Yudas Sabaggalet, serta melibatkan perwakilan dari DPR RI seperti Melki Laka Lena dan Djohar Arifin Husin sebagai penanggap.

Diharapkan hasil dari Dialog Nasional ini akan menjadi panduan yang berharga bagi pemerintahan yang baru dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kaum marginal dan terpinggirkan di Indonesia. 

(*) HI