JAKARTA, HI - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku instansi Pembina urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan melakukan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah melalui Bimbingan Teknis Pemeriksaan Bangunan Gedung. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024.
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, menjelaskan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri dalam membekali SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam hal pencegahan bahaya kebakaran sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
“Dalam rangka pemberian layanan sub urusan kebakaran yang profesional kepada seluruh pihak, setiap daerah yang membidangi sub urusan kebakaran harus memberikan pelayanan secara optimal dan turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran. Sejatinya, kinerja pemadam kebakaran tidak diukur dari berapa banyaknya kejadian kebakaran, melainkan seberapa kecilnya kejadian kebakaran dalam mewujudkan ”zero fire” atau ”nol kejadian kebakaran,” terang Mey Rany.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, menjelaskan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri dalam membekali SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam hal pencegahan bahaya kebakaran sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
“Dalam rangka pemberian layanan sub urusan kebakaran yang profesional kepada seluruh pihak, setiap daerah yang membidangi sub urusan kebakaran harus memberikan pelayanan secara optimal dan turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran. Sejatinya, kinerja pemadam kebakaran tidak diukur dari berapa banyaknya kejadian kebakaran, melainkan seberapa kecilnya kejadian kebakaran dalam mewujudkan ”zero fire” atau ”nol kejadian kebakaran,” terang Mey Rany.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
"Kunjungan lapangan dilakukan agar peserta bimtek dapat mempelajari secara langsung terkait dengan proteksi kebakaran pada bangunan gedung," tutup Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami.
Kegiatan bimtek ini
menghadirkan narasumber yang merupakan akademisi, yaitu Yulianto Sulistyo Nugroho, yang merupakan Guru Besar
Universitas Indonesia dan Manlian Ronald. A.
Simanjuntak, yang merupakan Guru
Besar Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta. Selain itu hadir
pula narasumber praktisi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Arif Arkarnis,
serta dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI
Jakarta, Muhtasor.
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur menyambut positif kunjungan lapangan yang dilakukan.
"Saya berharap melalui kegiatan ini dapat dijadikan bekal awal dalam pelaksanaan inspeksi di daerah," jelas Muchtar Zakaria.
Inspektur Kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur turut menjelaskan dan membagikan ilmu terkait dengan kondisi pompa pada rumah pompa, serta penggunaan sprinkler dan alarm kebakaran.
"Hal tersebur sebagai dasar yang perlu diketahui dan dipahami oleh inspektur damkar dalam menjalankan tugas," ungkap Edy Parwoko.
Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Inspektur Damkar yang handal sehingga dapat melakukan tugas pemeriksaan bangunan gedung sebagai peran penting dalam keterlibatan pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Surat Layak Fungsi (SLF) bidang keselamatan kebakaran, sebagai satu bagian dalam pemberian ijin mendirikan bangunan.
Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Inspektur Damkar yang handal sehingga dapat melakukan tugas pemeriksaan bangunan gedung sebagai peran penting dalam keterlibatan pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Surat Layak Fungsi (SLF) bidang keselamatan kebakaran, sebagai satu bagian dalam pemberian ijin mendirikan bangunan.
(Alamsyah) HI
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar