Ungkap Penipuan Dan Penggelapan Rental Mobil, Polrestabes Medan Apresiasi Kinerja Polsek Medan Tembung

SUMUT HI – Kasus penipuan dan penggelapan mobil berhasil diungkap oleh Tim Reskrim Polsek Medan Tembung setelah menerima laporan dari korban Andrewan Jonathan Hasiholan Aritonang (24). Korban melaporkan dua pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Senin, 02 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Parkit XVI, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam keterangannya Kapolsek Medan Tembung, mengatakan bahwa," Modus Operandi, pelaku utama, Wasty TY Sinaga (44), menggunakan modus sewa mobil untuk satu bulan dari korban. Namun, tanpa sepengetahuan pemiliknya, mobil-mobil tersebut dijual atau digadaikan oleh rekannya, Ronald Fransius Situmorang (45), di berbagai lokasi. Korban mulai curiga setelah kendaraan yang disewakan tidak kembali sesuai kesepakatan," papar Kompol Jhonson Sitompul

Terkait mengenai barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, Kanit Reskrim mengungkapkan bahwa,"Polisi berhasil menyita enam unit mobil yang menjadi objek kejahatan, diantaranya:Toyota Avanza putih BK 1566 WX atas nama Oliver Siahaan, Daihatsu Sigra silver BK 1389 AEH atas nama Raphael Sinabariba, Daihatsu Xenia coklat BK 1642 FA, Toyota Avanza putih BK 1371 AEQ atas nama korban, Andrewan Jonathan Hasiholan Aritonang, Toyota Kijang Innova hitam BK 1546 BT atas nama Maju Parangin Angin, Suzuki XL-7 hitam BK 1863 ADX," sambung AKP Japri Simamora.

Kapolrestabes Kota Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan memberikan apresiasi kepada  Kapolsek Medan Tembung, Kompol Jhonson  Sitompul dan Kanit Reskrim, AKP Japri Simamora.

"Menurut saya ini kinerja yang bagus sekali, luar biasa. Ditengah kesibukan kita semua dalam rangka pengamanan proses demokrasi, tetapi unit Reskrim Polsek Medan Tembung tidak tinggal diam untuk menindak lanjuti kasus penipuan penggelapan," ucap Kapolrestabes Medan, Sabtu (7/12/2024) sekira pukul 20:10 wib.

Lebih lanjut dikatakannya, kasus ini salah satu kasus yang cukup meningkat jumlahnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Pelaku menggunakan modus menyewa mobil, tetapi kemudian mobil itu dijual atau digadaikan tanpa izin pemiliknya," sambung Gidion.

Kapolres menghimbau kepada pemilik rental mobil untuk berhati - hati dan jangan percaya dengan buaian atau iming - iming yang menggiurkan.

"Keduanya ditahan dan dijerat dengan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara," ungkapnya.

"Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan aset kepada pihak lain, terutama dalam transaksi rental. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor," pungkas Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan.

(Ucok) HI

Ditjen Keuda Desak Pemda Segera Sususn Langkah Strategis Guna Pastikan Kesiapan Dana Hibah Pilkada Ulang 2025

JAKARTA, HI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun langkah strategis untuk memastikan kesiapan Dana Hibah Pilkada ulang pada 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Upaya ini penting untuk mengantisipasi adanya kemenangan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.(04/12/2024).

 

Pesan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Pilkada Ulang Tahun 2025 secara daring dari Jakarta, Selasa (3/12/2024).

 

Maurits mengatakan, pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023. Surat tersebut mendorong Pemda untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

 

"Karena itu, Pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah Pilkada ulang pada 2025," kata Maurits.

 

Dirinya juga membeberkan berbagai langkah strategis yang harus dilakukan Pemda terkait persoalan tersebut

 

"Pertama, Pemda mengalokasikan pendanaan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan, yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, jika alokasi dana pemilihan ulang belum tersedia, Pemda wajib melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang hasilnya dialihkan untuk mendanai pemilihan tersebut," beber Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

 

Lanjutnya," Ketiga, Pemda berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah agar melaporkan penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2024. Apabila terdapat sisa anggaran dana hibah, maka akan diperhitungkan dalam kebutuhan dana pemilihan ulang tahun 2025. “Keempat, dalam hal pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan ulang belum mampu mendanai dari APBD, dapat mengusulkan dukungan dari APBD provinsi atau dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” tambah Maurits. 

 

Ia juga menyampaikan bahwa menyampaikan, kepastian pelaksanaan Pilkada ulang menunggu keputusan KPU mengenai hasil penghitungan riil surat suara yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024. Meski begitu, Maurits mengingatkan bahwa pendanaan hibah untuk Pilkada ulang 2025 harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota, dengan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. 

 

"Peserta Pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota,” tutur Maurits.

 

(Lulu) HI

Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Ditjen Dukcapil Sukses Layani Administrasi 469 Warga Dalam Waktu Tiga Hari

JAKARTA, HI - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, Ditjen Dukcapil sukses melayani 469 warga selama tiga hari, mulai dari 1 hingga 3 Desember 2024. Pelayanan ini meliputi perekaman KTP-el, pergantian foto, pencetakan KTP-el, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Hari Disabilitas Internasional adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Ditjen Dukcapil hadir dengan semangat memberikan akses yang setara kepada semua kalangan,” ujar Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, dalam penutupan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/12/2024).

Di hari pertama, layanan berhasil menjangkau 113 warga, termasuk 2 orang yang melakukan perekaman KTP-el, 13 orang mengganti foto, 89 orang mencetak KTP, dan 9 orang mengaktivasi IKD. Hari kedua mencatat 96 warga, rinciannya, 4 warga melakukan perekaman KTP-el, 5 warga mengganti foto, 66 warga mencetak KTP-el, dan 21 warga mengaktivasi IKD. Sementara pada hari ketiga, 260 warga telah terlayani, dengan rincian layanan ini meliputi 2 warga yang melakukan perekaman KTP-el, 30 warga mengganti foto, 205 warga mencetak KTP-el, dan 28 warga mengaktivasi IKD.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam kesempatan terpisah, juga menegaskan bahwa HDI adalah momentum strategis untuk memastikan akses layanan bagi semua warga negara. “Ini momentum yang baik di Hari Disabilitas Internasional. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kalangan, terutama penyandang disabilitas, mendapatkan hak mereka terhadap dokumen kependudukan. Tanpa dokumen ini, akses ke berbagai layanan dasar menjadi terhambat,” ujar Handayani.

Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Dukcapil untuk terus menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melayani, Dukcapil juga bersinergi dengan acara pameran karya penyandang disabilitas yang berlangsung di lokasi yang sama. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat umum, turut menambah semarak acara ini.

Hani menambahkan, layanan ini tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan sistem yang mudah diakses, Ditjen Dukcapil memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. “Kami berharap kehadiran Dukcapil di acara seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah dan berbagai kesempatan,” ujarnya.

Momentum HDI ini merupakan salah satu langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dukcapil.  

 

(Nurjanah) HI

Kapolres Brebes Lepas 250 Personel BKO Polda Jateng Usai Laksanakan Pengamanan Pilkada Serentak 2024

JAWA TENGAH, HI - Setelah melaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Brebes, Pasukan BKO Polda Jawa Tengah yang diperbantukan dalam pengamanan tersebut resmi dilepas untuk kembali kesatuan kerjanya masing – masing.

Pelepasan personel BKO yang terdiri dari 1 Pleton Sat Bromob dan 250 personil Polda Jawa Tengah tersebut dipimpin oleh Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolres Brebes, Kamis (28/11/2024) mulai pukul 10.00 Wib.

Pada kesempatan itu, Kapolres Brebes menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pasukan BKO yang sudah melaksanakan tugas dengan baik selama 2 hari.

Disampaikan, pengamanan yang dilakukan mulai dari distribusi logistik ke TPS - TPS, proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan pergeseran kembali kotak suara dari TP ke PPS dan dilanjutkan sampai dengan tingkat PPK di Kecamatan.

“Semua kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Dengan kerja keras dan komitmen kita dalam pengamanan Pilkada ini, Alhamdulilah wilayah Kabupaten Brebes aman, nyaman dan kondusif. Atas nama pimpinan Polres Brebes saya ucapkan terimakasih dan penghargaan  kepada rekan – rekan yang telah membantu pengamanan di Kabupaten Brebes,” kata AKBP Achmad Oka Mahendra dalam sambutan Apel pelepasan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya atas nama keluarga besar Polres Brebes juga menyampaikan salam dan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada unsur pimpinan baik Sat Brimob maupun Satker Mapolda Jawa Tengah.

"Selamat jalan dan hati-hati. Salam hormat saya kepada pimpinan di satuan masing – masing  dan semoga kita semua enantiasa diberikan kesehatan, selamatan, perlindungan serta petunjuk dari Allah dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa diandalkan oleh orang lain,” tutupnya.

Usai apel pelepasan para personel BKO tersebut kembali ke satuanya dengan menggunakan 5 (lima) unit armada Bus yang telah disiapkan. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Wakapolres Kompol Dodiawan bersama PJU Polres Brebes.

 

(Sudini) HI

Musyawarah Ngawal Pilkada 2024, Wamendagri Tegaskan, Pelaksanaan Pilkada Serentak Keseluruhan Berjalan Lancar

JAKARTA, HI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Hal itu ditegaskannya saat menjadi narasumber dalam acara “Musyawarah Ngawal Pilkada 2024: Serentak Berdampak” yang digelar secara daring oleh Narasi TV, Rabu (27/11/2024).

“Kita lihat ada banyak laporan tentang penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus bergeser karena bencana, karena hujan, ada juga sempat dapat laporan kertas suaranya kurang. Tetapi secara keseluruhan berjalan lancar,” katanya.

Bima menyampaikan, dari pantauannya di lapangan dengan mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia menemukan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini tidak setinggi ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah TPS yang lebih sedikit dan dampak dari jarak pemilih ke TPS.

“Jadi mungkin ya itu jadi kendala bagi warga untuk nyoblos. Jadi dugaan kita mungkin partisipasi politiknya agak berbeda dengan Pileg, Pilpres, tapi secara keseluruhan lancar,” terangnya.

Kemendagri hingga saat ini terus melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga tahapannya selesai. Hal itu termasuk berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga potensi gugatan-gugatan yang terjadi.

“Tadi kami baru melakukan rapat koordinasi bersama Panglima TNI, menyimpulkan kita harus terus jaga sampai nanti ketika proses gugatan dan lain-lain. Masih sangat mungkin nanti ada proses-proses yang harus kita cermati,” ujarnya.

Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait. Apalagi di era media sosial, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.

“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” ungkapnya.

Selain itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil. Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.

“Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” ucapnya.

Di akhir paparannya, Bima memberikan informasi terkait petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Hingga sore hari ini, ada 7 petugas meninggal yang berasal dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 3 orang dan dari Linmas sebanyak 4 orang. Ke depan pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan petugas pemungutan suara.

“Kita belum compile memang yang meninggal ini berapa secara keseluruhan. Berapa pun angkanya tetap ada yang meninggal, [karena] kelelahan. Jadi ini masuk untuk evaluasi kita. Penyelenggaraan ini sepertinya harusnya seperti apa? Siapa yang mampu punya kapasitas untuk menjadi petugas pemungutan suara, kualifikasinya, screening kesehatannya,” tandas Bima.

(Irfan) HI