Program Makan Gratis, Kasal Dan Rombongan Tinjau Dapur : Kualitas Pangan Dan Gizi Kunci Utama Ciptakan SDM Unggul

JAKARTA, HI - Dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, TNI AL dalam hal ini Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) mengaplikasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar dapur MBG di Seskoal. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Selasa (14/1/2025).

Setibanya di Seskoal, Kasal langsung meninjau dapur MBG yang digunakan untuk memasak masakan untuk para siswa. Kasal juga menyempatkan untuk makan bersama di tengah-tengah para peserta makan bergizi gratis yang digelar di SMA Hang Tuah 1 Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, TNI AL melibatkan sekitar 3000 siswa-siswi sekolah di wilayah Cipulir yang terdiri dari SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.

Selain dapur umum yang digunakan untuk makan bergizi di Seskoal, TNI AL akan menyiapkan 96 titik di seluruh wilayah kerja TNI AL di Indonesia, dan hingga kini sudah siap sebanyak 10 titik. TNI AL juga akan memanfaatkan program ketahanan pangan melalui Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang telah digelar, salah satunya seperti budidaya ikan yang nantinya dapat dinikmati para siswa.

Di hadapan awak media, Kasal menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi ini sudah berjalan dua hari di SMAN 1 Hang Tuah Jakarta. Lebih lanjut, Kasal juga menyampaikan untuk penilaian gizi makanannya, 

"TNI AL sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan, dimana pada dapur umum ini dapat memasak sebesar 3000 porsi yang dapat dinikmati sebanyak 8 sekolah di Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

"Untuk di daerah pesisir, kita siapkan lauk ikan. Kita juga kerja sama dengan Dinas Perikanan Daerah di Setiap tempat. Tidak hanya di Lantamal, di Batalyon Marinir kita juga disiapkan kedepannya pada 96 titik itu. Seluruh wilayah Kerja TNI AL nantinya akan kita manfaatkan untuk menggelar makan bergizi ini," sambungnya.

Lebih lanjut Kasal juga menekankan bahwa, Kehadiran TNI AL harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. 

 

"Pelaksanaan Program makan bergizi gratis ini ini selaras dengan penekanan Presiden RI H. Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, dimana salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," terang Kasal

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

 

"Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul," tandas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

 

(Waluyo) HI 

 

 

Dominasi Persoalan, FKMPB : Kesaktian Kadin DPMD Rahmat Atong Bikin PJ Bupati Bekasi Dedy Supriyadi Planga-Plongo!

KABUPATEN BEKASI, HI - Dari semua permasalahan di Desa-Desa semua terkunci disatu sisi, namun bukan pada Pj Bupati Bekasi secara langsung, tetapi lebih mendominasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tudingan itu, dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan yang mengambarkan, DPMD seperti Kepala Dinas rasa Bupati yang bebas mengatur sesuka hati tanpa ada yang berani bertindak.

“Faktanya begitu. Bahkan Pj Bupati Bekasi seakan tidak berani bersikap apa yang menjadi keputusan Kepala Dinas DPMD seperti polemik kepemimpinan Desa Sumberjaya, Tambun Selatan dan Desa Serang, Cikarang Selatan, jadi terbukti Kepala Dinas DPMD, Rahmat Atong memiliki kesaktian, kemampuan dan kecerdasan lebih tinggi serta lebih piawai di dalam mengatur jalannhya kepemerintahan daripada Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, sehingga membuat PJ Bupati Bekasi terlihat Planga-plongo dan tak berkutik, ” tandas Eko kepada Awak Media, pada Senin (13/1/2025).

Eko mencontohkan, seperti Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, dimana Pj Kepala Desa (Kades)-nya, Sumardi, memimpin 2 wilayah yang berbeda Kecamatan. Sementara, Pj Desa Sumberjaya sebelumnya, Sofyan Hakim, mendadak diberhentikan tanpa regulasi yang jelas.

“Pj Sofyan Hakim awal diudang itu melalui whatsapp setelah libur 3 hari libur Sabtu, Minggu dan Senin berketepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal merah hari Selasa acara ambil sumpah tahunya untuk mengantikan posisinya,” ungkap Eko.

Selanjutnya, kata Eko, polemik Desa Serang, Cikarang Selatan, Kades Irwan Handoko yang SK pengangkatannya sudah dibatalkan 2 tahun lalu yakni 2022 oleh Pengadilan TUN Bandung masih menjabat hingga 27 Desember 2024 baru digantikan, Pj Achmad Fadillah.

“Sampai sekarang pun untuk pembentukan Panitia PAW atau Pergantian Antar Waktu terkesan diperlambat, sehingga pihak penggugat yang menang di Pengadilan TUN mulai dari tingkat pertama hingga Kasasi Mahkamah Agung seperti dipermainkan,” tegas Eko.

Luar biasa, lanjut Eko, jangankan Pj Bupati Bekasi bahkan Penyidik Unit 1 Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pun, tidak berkutik, terkait penanganan dugaan korupsi proyek Naskah Akademik Rp30 juta per-Desa se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sampai sekarang sudah setahun lebih kasus proyek Naskah Akademik yang sudah memeriksa belasan bahkan informasinya sudah puluhan Kades, termasuk Kepala Dinas DPMD pun hingga kini mendek belum ada perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Eko, pihaknya FKMPB tidak akan berhenti akan terus menyoroti darurat dugaan pelanggaran regulasi dan aturan juga dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tidak pernah mendapatkan penindakkan hukum.

“Kita FKMPB bersama media tidak akan kenal lelah akan terus menyuarakan ketidakberesan kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Eksekusi bukan urusan kita sebagai sosial kontrol penting masyarakat publik mengetahui dan menilai,” pungkasnya. 

(Tim) HI

Pelaku Dalam Pengejaran Polisi, Artis Sinetron 'Misteri Gunung Berapi' Sandhy Permana Kandhy Supriatna Tewas Ditikam OTK

KABUPATEN BEKASI, HI - Insiden penusukan terjadi di Perumahan Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban, yang diketahui bernama Sandhy Permana Kandhy Supriatna, seorang wiraswasta berusia 45 tahun, ditemukan dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, pada Minggu, 12 Januari 2025, sekitar pukul 07.30 WIB

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mengendarai sepeda motor listrik menuju danau yang terletak dekat rumahnya. Pada pukul 07.30 WIB, korban ditemukan berjalan menuju rumah seorang warga dengan kondisi penuh darah dan luka-luka. Korban kemudian pingsan di depan rumah Esti Rostiawati Yuliani, salah satu saksi dalam kejadian tersebut. Segera setelah itu, saksi Lili Abdul Gofur dan Fauzan Muslim membawa korban ke RSUD Cileungsi.

Setibanya di rumah sakit, meskipun sudah mendapatkan perawatan medis, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusukan di kepala, leher, pipi, dan perut.

Pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang segera melakukan olah TKP, memasang garis polisi dan langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Motif dari penusukan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Pelaksana Tugas,yang dipimpin langsung.Waka Polsek Cibarusah IPTU Indrari.Kanit Reskrim Cibarusah beserta anggota Reskrim Polsek Cibarusah.Anggota Identifikasi Polres Metro Bekasi.Anggota Piket Opsnal Polres Metro Bekasi. Anggota Piket Reskrim Unit Jatanras

Kapolres Metro Bekasi, KBP. Mustofa, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari peristiwa ini. 

 

“Kami akan berusaha secepatnya mengungkap siapa pelaku dan apa motif di balik peristiwa ini,” ujar Kapolres.

Proses penyelidikan masih berlangsung, dan Tim Identifikasi Polres Metro Bekasi akan terus mendalami bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang ada. Pihak kepolisian juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan kelancaran proses penyelidikan.

(Roni) HI

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Hybrid, Mendagri Klaim Inflasi Indonesia YoY Desember 2024 Terkendali 1,57 %

JAKARTA, HI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Desember 2024 terhadap Desember 2023 terkendali di angka 1,57 persen. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/1/2025).

 

“Artinya, inflasi kita masih terkendali, karena target pemerintah pusat, angka inflasi harus terjaga di antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Atau bahasa lainnya, target adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi 1,57 persen masuk target level bawah, yang artinya cukup baik,” katanya.

 

Sementara itu, inflasi Indonesia secara month-to-month (m-to-m) pada Desember 2024 terhadap November 2024 berada di angka 0,44 persen. Mendagri merinci, inflasi terbesar terjadi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,33 persen dengan andil inflasi 0,38 persen. Kenaikan ini terjadi di momen acara besar, khususnya saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

 

“Ini wajar kami kira, biasa ketika ada acara-acara besar nasional khususnya, baik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, terjadi permintaan yang meningkat, demand yang meningkat terutama makanan, minuman. Baik untuk pesta maupun untuk acara-acara keramaian, dan lain-lain,” katanya.

 

Dia melanjutkan, di bidang kesehatan juga mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,35 persen dengan andil 0,01 persen. Selain itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil inflasi 0,02 persen, dengan besar inflasi 0,26 persen. Sementara inflasi di sektor transportasi sebesar 0,04 persen. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya angkutan udara berdampak pada tidak terjadinya inflasi yang signifikan di sektor transportasi.

 

“Kebijakan pemerintah yang rapatnya dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, untuk menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10 persen. Yang melibatkan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian BUMN, untuk airlines, dan kemudian Pertamina, kemudian efisiensi di biaya bandara-bandara. Ini membuat sektor transportasi tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan,” terangnya.

 

Pihaknya menyampaikan, meskipun angka inflasi terkendali, tetapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih tergolong tinggi, salah satunya Provinsi Papua Pegunungan. Dia mengingatkan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai segera mencari penyebab dan solusi atas kondisi tersebut. “Pj. Gubernur Papua Pegunungan juga hadir [dalam Rakor Pengendalian Inflasi], tolong bisa menjadi atensi,” tambahnya.

 

Dari catatan Mendagri, angka inflasi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen, disusul oleh provinsi lain, di antaranya Papua Tengah 3,27 persen, Papua Barat 2,53 persen, Bali 2,34 persen, Aceh 2,17 persen, Sumatera Utara 2,12 persen, Kepulauan Riau 2,09 persen, Kalimantan Selatan 1,95 persen, Banten 1,88 persen, dan Papua Barat Daya 1,87 persen.

 

“Kalau target nasional, saya ulangi, tertinggi 3,5 persen target kita nasional, 3,5 persen, maka hanya satu provinsi yang di atas 3,5, yaitu Papua Pegunungan, 5,36 persen. Selanjutnya, apresiasi kami sampaikan kepada daerah-daerah yang bisa menjaga pada level yang cukup rendah, yaitu Gorontalo, Gorontalo malah minus 0,79 persen,” tandasnya.

 

(Irfan) HI

Jokowi Masuk Top List Kejahatan Terorganisasi Dan Korupsi 2024', Indonesia Corruption Watch Klaim Dihantui Doxing

JAKARTA, HI - Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. (03/01/2025).

Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

"Dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti. Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025," ujar Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam rilis tertulisnya, Jum'at (03/01/2025).

ICW menegaskan bahwa, selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut,Patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.

"Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis. Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga. Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, " ungkapnya.

masuknya nama Jokowi dalam Top List Pemimpin Terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti," urai Agus.

Ia juga menegaskan bahwa, adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru patut dilihat sebagai penguat bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut. Doxing semacam ini   tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat.

"ICW mengkhawatirkan bahwa doxing atau serangan digital akibat penominasian Jokowi di OCCRP tidak hanya dialami ICW. Namun juga kelompok yang bersuara kritis. Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW," pungkas Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

 
(Red) HI

Sumber : Koordinator ICW Agus Sunaryanto