Rabu, 13 November 2024

Himbau Kepala Daerah, Wamendagri Bima Arya Tegaskan, Kelancaran Transportasi Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Daerah!


JAKARTA, HI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan, kelancaran transportasi merupakan faktor kunci untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Oleh sebab itu, Bima mengimbau seluruh kepala daerah untuk memiliki pemahaman yang sama terkait hal ini. Langkah ini penting agar sistem transportasi di Indonesia dapat terintegrasi dengan baik.

"Sesungguhnya transportasi ini harus dipahami sebagai bagian yang sangat penting bagi penggerak ekonomi daerah. Ini yang menurut saya perspektif [kita] harus sama," katanya saat memberikan keynote speech pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Optimalisasi Sumber Daya Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Angkutan Umum Berkelanjutan". Kegiatan ini berlangsung di Ruang Mataram Gedung Karya, Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Bima menuturkan, sistem transportasi yang terkoneksi dengan baik akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, jika sistem transportasi mengalami kendala, maka arus kas (cashflow) suatu daerah juga akan ikut terganggu. "Sudah banyaklah studi-studi tentang kerugian diakibatkan karena transportasi yang terbelakang, underdeveloped," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengungkapkan, kereta cepat Whoosh merupakan salah satu contoh keberhasilan di bidang transportasi. Selain itu, Whoosh juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, Bima menjelaskan bahwa pembangunan moda transportasi sejenis di berbagai daerah perlu dikaji terlebih dahulu, karena setiap daerah memiliki kapasitas dan kebutuhan yang berbeda.

"Nah makanya ada usulan kemudian, ya sudah kalau sini sudah establish, lanjut ke Surabaya. Artinya apa? Segala dinamika komplikasi regulasi itu harus dilewati dulu, untuk kemudian kita sampai pada tujuannya menggerakkan ekonomi daerah," tegasnya.

Selain Whoosh, Bima menjelaskan bahwa moda transportasi seperti Transjakarta juga memerlukan riset dan ruang diskusi lebih lanjut jika ingin diterapkan di daerah lain. 

"Hal ini penting untuk memastikan penerapannya berjalan secara efisien untuk memastikan moda yang tepat ini harus jadi kesadaran kita bersama," tambahnya.

Bima menuturkan bahwa, pengembangan riset moda transportasi akan sangat berguna bagi daerah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Menurutnya, saat ini masih banyak daerah yang meniru sistem dari daerah lain, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan demografi setempat.

"Di beberapa tempat mungkin trans cocok, di tempat lain tidak, jangan kemudian latah, oh di sana Light Rail Transit (LRT) bisa, di sini juga bisa, belum tentu juga," pungkasnya.

(ITaufan) HI


Selasa, 12 November 2024

Jagung Muda-Pidum Tekankan Pentingnya Pemahaman TPPU Bagi Artis Dan Pengusaha Guna Hindari Persoalan Hukum


JAKARTA, HI – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyelenggarakan kegiatan penerangan hukum pada Selasa, 12 November 2024, bertempat di Aula Lantai 22 Kejaksaan Agung, Jakarta. 

Acara ini mengusung tema "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kalangan Artis dan Pengusaha," dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri hiburan dan bisnis.

Pada kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jagung Muda-Pidum), Prof. Dr. Asep N. Mulyana, berperan sebagai narasumber utama. 
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Asep menguraikan peran para artis dan pengusaha dalam jaringan pencucian uang, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung.

"Beberapa artis diketahui terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, baik melalui penempatan aset secara langsung maupun pemanfaatan kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Keterlibatan ini mengkhawatirkan karena berpotensi merusak tatanan ekonomi serta integritas sistem keuangan nasional," ujar Jagung Muda-Pidum.

Jagung Muda-Pidum juga menjelaskan tiga tahapan utama dalam modus operandi pencucian uang:

1. Placement – Penempatan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
2. Layering – Pengubahan bentuk atau pemindahan aset melalui transaksi keuangan yang kompleks untuk mengaburkan asal-usul kekayaan.
3. Integration – Pengembalian dana yang tampak sah kepada pemiliknya agar bisa digunakan secara bebas.

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Asep menekankan perlunya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perbankan, dan masyarakat luas untuk mendeteksi serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. 

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran TPPU harus tegas agar dapat memberikan efek jera, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa,"Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus mengedepankan peran edukasi dan pencegahan TPPU di masyarakat. 
JAM-Pidum menekankan bahwa langkah proaktif sangat diperlukan guna memutus rantai kejahatan yang melibatkan aset ilegal," pungkas Prof.Dr.Asep N Mulyana.

Diskusi ini berlangsung secara interaktif dengan peserta yang berasal dari kalangan artis dan pengusaha, yang diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai aturan hukum dan pentingnya mencegah keterlibatan dalam praktik pencucian uang.

(Harli) HI


Minggu, 10 November 2024

Penilaian Mensos RI Seirama Dengan SMSI Dalam Pemberian Gelar Pahlawan Bangsa Pada RM Margono Djojohadikusumo


JAKARTA, HI - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, ahirnya menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi.SMSI yang dipimpin ketua umumnya, Firdaus telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) tiga kali selama Oktober 2024 untuk membahas dan mengusulkan gelar kepahlawanan RM Margono.

Diskusi SMSI terakhir, Selasa, 29 Oktober 2024 di Jakarta dihadiri narasumber Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo, Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Buyung Wijaya Kusuma, dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai penggagas utama. Dan, tampil sebagai moderator Jojon Novandri (Sekjen Perisai Prabowo).

Firdaus berpendapat, kakek Presiden Prabowo Subianto sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan karena kiprah perjuangannya untuk bangsa di bidang ekonomi.

Sosok RM Margono adalah sang inisiator lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa.

“Tadi ada yang bertanya, apakah kakeknya Pak Prabowo layak diberikan gelar pahlawan, iya, sangat layak beliau, dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ujar Gus Ipul di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), di Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).

Gus Ipul menegaskan, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional masih menunggu kepulangan Prabowo Presiden yang saat ini tengah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Kita tunggu saja, ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan 16 orang kepada Presiden melalui dewan pakar, nanti dewan pakar tentu akan melaporkan kepada Presiden. Kemudian dipilih enam dari 16 itu. Tentu harus menunggu Presiden,” ujar Gus Ipul.
 
Menteri sosial selanjutnya mengemukakan, para pahlawan kemerdekaan yang masih hidup terus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam kebijakan negara, yang selama ini terus diakomodasi menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah ke depan.

Kementerian Sosial  juga terus melibatkan para veteran dan pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dalam setiap acara kenegaraan, termasuk aktif menerima masukan dari mereka.

Perlu diketahui RM Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank milik negara pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. 
Gagasannya tentang kemandirian ekonomi nasional mencerminkan visi jauh ke depan yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.

Tak hanya di bidang ekonomi, Margono juga peduli pada kesejahteraan sosial bagi rakyat, yang menurut gagasannya, kemerdekaan harus membawa manfaat langsung bagi rakyat kecil, sebuah prinsip yang masih relevan hingga sekarang. 

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat, Buyung Wijaya Kusuma dalam kesempatan diskusi Selasa, 29 Oktober 2024, memaparkan bahwa RM Margono Djojohadikoesumo mendirikan Bank Negara Indonesia tahun 1946.

“Dari tahun 1946 sampai 1949 BNI menjadi Bank Sentral Indonesia, kemudian pada tahun 1949 posisi Bank BNI digeser dari status Bank Sentral Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda,” papar Buyung.

Ia juga menjelaskan, bagaimana perjuangan RM Margono Djojohadikoesumo dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk paska kemerdekaan, dan harus membangun negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

(Ant/Bil/Iss/Iwan/*) HI

Jumat, 08 November 2024

LEMDIKLAT POLRI Teken MoU Dengan FORMAS, Ketum PPDI Apresiasi FORMAS Menjadi 'The Power of Society' di Indonesia

 
 
JAKARTA, HI - Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI, mengapresiasi Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisejati, dan Ketua Dewan Pembina, Hashim Djojohadikusumo, yang dinilainya telah mampu membangun kekuatan berbasis kemasyarakatan dalam upaya melakukan dukungan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pujian itu disampaikan oleh organisasi PPDI, melalui Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP-PPDI, Jonni P Simaremare, ST, hari ini di Jakarta, bertepatan dengan pelaksanaan agenda penandatanganan MoU antara FORMAS dengan Lemdiklat Polri di Aula Theater Lemdiklat Polri, pada Jum'at, (08/11/2024)
 
"Ini terlihat strategis, dan penuh komitmen, dimana FORMAS mampu menjelma menjadi sebuah kekuatan yang meliputi unsur-unsur masyarakat dari berbagai jenis organisasi dan lintas sektoral. Sesungguhnya kami dari PPDI melihat ini merupakan terobosan baru dalam menunjukkan peran masyarakat yang sangat vital dalam mendukung atau mengawasi perjalanan roda pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menuju visi menuju Indonesia maju, menjadi Indonesia Emas tahun 2045," Sebut Feri Sibarani, melalui telepon selulernya.

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya dari organisasi Pers PPDI sangat senada dengan gerak dan langkah FORMAS dalam semangat mendukung 8 program unggulan Prabowo-Gibran, untuk mewujudkan Indonesia Emas. Bahkan Feri juga merinci pandangannya terhadap posisi FORMAS yang di nilai sangat strategis untuk suatu kekuatan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.
 
"Saya rasa ini benar-benar strategis, efektif ya, karena kita semua sangat mendukung penuh kepemimpinan presiden Prabowo-Gibran. FORMAS dibawah kepemimpinan Yohanes Handoyo Budhisejati, dapat secara langsung maupun tidak langsung untuk turut memberikan kontribusi nyata guna membantu pemerintahan nantinya. Saya percaya di FORMAS ada banyak orang-orang hebat, berkompeten dan punya pengalaman di berbagai bidang, yang nantinya dapat di karyakan oleh FORMAS dalam berbagai program kerja pemerintahan" Katanya.
 
Feri juga melihat FORMAS dapat nantinya menjadi suatu kumpulan organisasi masyarakat yang perduli dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehingga semua organisasi pendukung Prabowo-Gibran dapat bersatu padu dengan satu komando dan satu Ketua Dewan pembina, yang nantinya langsung dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia kepada Presiden.

"Apalagi Ketua Dewan pembina FORMAS adalah pak Hashim Djojohadikusumo, yang kita kenal sangat perduli dengan perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena beliau termasuk tokoh kuat dan berkakter pemimpin serta berintegritas untuk memberikan banyak masukan kepada Presiden Prabowo-Gibran dan para menteri, " ujar nya.
 
Selain itu, diketahui banyak tokoh dan para mantan petinggi dari lembaga Kepolisian, berpangkat jenderal yang memilih bergabung di FORMAS. Sehingga, menurut Feri Sibarani, semua potensi yang ada dan pengalaman dalam berbagai sektor itu tentunya dapat dianggap sebagai modal dan dasar FORMAS untuk menyumbangkan kemampuan anggotanya mensukseskan program Prabowo-Gibran.
 
"Saya lihat ada banyak tokoh  berpotensi di. FORMAS. Ada jenderal polisi bintang tiga, Ronny Sompie, ada Irjen Pol (p) Abdul Gofur, mantan Deputi di Badan Kemanan Laut (Bakamla) RI hingga tahun 2019. Laut kita penuh kekayaan alam dan ikan untuk di kelola menjadi sumber pemasukan negara. Namun sangat banyak permasalahan yang terjadi dan merugikan Negara. Ini perlu di tangani serius oleh orang-orang berpengalaman dan berintegritas serta berjiwa patriotik, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Prabowo," sebut Feri.

Menurutnya, pihaknya dari organisasi Pers PPDI, juga akan berbenah dan meningkatkan sumber daya manusia, para insan pers di bawah payung PPDI. Feri sibarani dan jajarannya di DPP-PPDI telah berkomunikasi untuk dalam waktu dekat akan mulai menciptakan pilot projek organisasi, terutama yang bertujuan untuk kesejahteraan wartawan dan perusahaan Pers, mengembangkan kemerdekaan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers dan kompetensi profesi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Ini menjadi hadapan kita bersama, bahwa Pers Indonesia ini harus diperbaiki, baik secara kualitas, moralitas, etos kerja dan kompetensi profesi. Tak kalah penting, wartawan harus mendapatkan jaminan kesejahteraan dari Pemerintah. Karena peran Pers yang sangat penting dan vital dalam mendorong perjalanan negara. Selama ini, kenyataan sangat berbanding terbalik, sangat tidak adil, diskriminatif, ada mafia Pers, yang hanya membangun kelompoknya untuk "merampok" uang negara yang diperuntukkan untuk anggaran publikasi, yang harusnya dapat dinikmati semua media dan wartawan secara berkeadilan dan proporsional," tegas Feri sibarani.
 
Menurut Feri, pihaknya akan bertekad membawa persoalan Pers Indonesia ini kepada Presiden Prabowo-Gibran. Sebagaimana kerap di deklarasikan oleh Prabowo dalam setiap pidatonya, bahwa di negara Indonesia yang ber ideologi pancasila dan UUD 1945 tidak boleh terjadi praktik-praktik diskriminasi dan perampasan hak-hak warga negara lainya dengan alasan apapun dan dengan cara apapun. 

"Kita harus sejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Kita melihat masih banyak anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia yang hidupnya sangat susah. Dibawah garis kemiskinan. Kekayaan negara kita masih banyak yang menyimpang dan menyeleweng hanya di nikmati oleh sekelompok orang tertentu. Ini tidak boleh. Kita sebagai pemimpin bangsa, para pejabat, harus berkomitmen untuk mensejajarkan masyarakat. Kita harus Reformasi hukum kita, aturan-aturan kita tidak boleh ada yang mempersulit masyarakat Indonesia, " pungkas Ketum PPDI, Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI mengutip ucapan Presiden Prabowo dalam pidato pernyataan sumpahnya beberapa waktu lalu.
 
Kerjasama Berkolaborasi Sukseskan Indonesia Emas 2045
 
Diketahui bahwa, sebelum kesepakatan kerjasama ini berlangsung, Ketum Formas Yohanes Handoyo Budhisejati sempat beraudensi dengan Waka Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko. Pertemuan yang difasilitasi dua tokoh Formas Ir Dedi Yudianto (Ketua Umum KPTIK) dan Ir. Soegiharto Santoso, SH (Ketum APTIKNAS) ketika itu berlangsung di ruang kerja Wakalemdiklat beberapa waktu lalu. Turut hadir pada saat pertemuan itu Ketua Umum Formas Yohanes Handoyo Budhisejati, Bendahara Umum Formas Devi Taurisa, SH., MH., CLD. dan Sekretaris Jenderal Formas Prof. Hoga Saragih.

Sebagai balasan kunjungan jajaran petinggi Formas tersebut, Wakalemdiklat Irjen Pol Eko Budi Sampurno menghadiri hajatan Formas sebagai narasumber tamu dalam kegiatan diskusi di Universitas Podomoro yang juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Formas Hashim Djojohadikusumo selaku pembicara Utama. 

Dari dua momentum pertemuan itu Formas dan Lemdiklat Polri sepakat mengadakan Kerjasama. Sebagai tindak lanjut, Mabes Polri mengundang jajaran Formas yang dipimpin oleh Waketum Bidang SDM TIK Ir. Dedi Yudianto, MBA. mengikuti rapat pembahasan ruang lingkup kerjasama antara Lemdiklat Polri dan Formas. 

Atas Kerjasama tersebut, Ketum Formas Yohanes Handoyo Budhisejati mengatakan, pihaknya berterima kasih dapat dipercaya menjalin kerjasama dengan pihak Mabes Polri melalui Lemdiklat Polri. 

“Sehingga bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk sukses menuju Indonesia Emas 2045” ujar Handoyo usai penandatanganan MoU dengan Lemdiklat Polri di Ruang Theatre Lemdiklat Polri Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

Sementara Wakalemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Budi Sampurno juga menyambut baik Kerjasama yang terjalin antara Lemdiklat Polri dan Formas. 

“apa yang dicita-citakan oleh FORMAS dapat terwujud sesuai Visi dan Misi,” ujar Irjen Eko.
 

(RT/RED) HI


Sumber: DPP PPDI

Senin, 04 November 2024

Kinerja Infrastruktur Pemkab Bekasi Dinilai Merugikan, Kepsek SDN 02 Mendesak PJ Bupati Agar Segera Realisasikan Usulan Sekolah


KABUPATEN BEKASI, HI - Usulan Rehabilitasi Ruang Kelas, Pemagaran Sekolah serta Pengerasan Lapangan berikut Paving Blok kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Musdus, Musdes dan Musrenbang serta Proposal langsung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tak kunjung terealisasi menuai keluh kesah Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya di Jalan Kramat Mundu Rt 03- Rw 05, Dususn II, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (04/11/2024).

Bukan hanya persoalan pengusulan yang tidak terrealisasi sampai saat ini saja yang di keluhkan oleh pihak Sekolah SDN 02 Satria jaya. Namun dampak jelas yang di timbulkan dari hasil pekerjaan pembangunan jalan di muka sekolahpun justru di anggap sangat merugikan dengan memunculkan persoalan baru yang juga tidak terselesaikan sampai saat ini.

Hal tersebut di utarakan secara gamblang oleh Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya, Rosmitoh Mpd pada Awak media saat di sambangi.

"Untuk pengajuan pager yang saya tau sudah dua kali, sebelum saya menjabat sudah pernah di lakukan oleh Ibu Rahayu sekarang di Srimahi 02 Difinitifnya pada saat Plt sempat mengajukan itu tapi ternyata tidak ada realisasi tahun ini. Harusnya kalau di 2024 ini terealisasi dari pengajuan tahun 2023 ternyata tidak ada realisasi. Begitu saya di sini akhirnya saya mengajukan ulang, saya disini sertijab April lalu bulan Juli saya mengajukan lagi ke Dinas terkait tiga proposal yang saya ajukan dengan prioritas adalah Pemagaran kemudian Pengerasan Halaman dan ketiga adalah Rehab Ringan ruangan yang tingkat itu," tutur Tutor Universitas Terbuka Kabupaten bekasi itu (04/11/2024) pagi diruang kerjanya.

Persoalan lain yang muncul di SDN 02 Satria Jaya tersebut terkait dengan hasil Pembangunan infrastruktur jalan yang di bangun tepat di muka sekolah yang berdampak Banjir melanda Sekolah ketika hujan deras muncul.

"Kendala baru ketika jalan sudah di cor di depan Sekolah, karena statusnya posisi jalan itu lebih tinggi dari Sekolah, jadi ketika hujan si air itu tumpah  ke Sekolah," ungkapnya.

Lanjutnya," Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Desa meminta untuk pembuatan lubang biopori untuk penyerapan air di depan itu. Harusnya Drainase ada gitu..kenapa pada saat dicor itu tidak ada. Saya bukan berarti lepas dari pengawasan,jadi  karena kegiatan full saya pikir itu sudah Desa yang mainlah dengan pihak penyedia dengan kontraktor katakanlah, saya pikir sudah di pikirkan sejauh itu sampai dengan pembuata Drainasenya," sambung Kepsek .

Ia juga menyatakan bahwa tidak adanya pihak kontraktor maupun Pengawas dari Dinas terkait dan konsultan proyek untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif terhadap pihak Sekolah.

"Tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada komunikasi apapun. Kalau ada komunikasi pasti saya akan sonding juga ke berbagai pihak lah ya..saya mencari informasi tapi ini tidak ada sama sekali ..bagaimana seperti apa," jelasnya. 

"Dan saya merasa sejauh ini tidak ada dari konsultan maupun pengawas Dinas yang hadir di lokasi hanya pihak Desa saja. Waktu itu sempet ke Desa juga waktu itu masih di jembatan belum sampai ke jalan, saya tanya ke pak Kades, itu nanggung ya Pak Kades kalau memang sampai jembatan aja kenapa tidak di Fullin sampai ke depan Sekolah biar anak-anak keluar masuknya enak, nah disitu saya pikir sudah semuamuanyakan, karena saya tidak tersentuk artinya dari pihak manapun tidak ada koordinasi ataupun konsultannya sekalipun untuk dateng komunikasi ke Sekolah tidak ada, setidaknya ada informasi aja bahwa ini tuh mau seperti ini pembangunannya," papar Masitoh.
 
Pembangunan Jalan Merugikan Dan Munculkan Soal Baru

Terkait pekerjaan proyek yang selain tidak ada komunikasi intensif maupun informasi dan bahkan mengakibatkan kerugian, pihak Sekolah menilai bahwa, para pekerja proyek, Konsultan dan Dinas terkait (Cipta Karya) tidak Profesional dan perlu di kaji ulang kinerjanya..

"Kalau menurut saya mengatas namakan pribadi ataupun Instansi kayaknya tidak Profesional pertama, kedua koordinasi dan kerjasamanya juga masih harus di kaji ulang kembali kinejrjanya, karena ini melibatkan berbagai unsur dan pihak dalam hal ini," tandasnya.

"Jadi terindikasi Konsultan dan Pengawas dari Dinas tidak hadir pada saat eksekusi pekerjaan proyek itu dan tidak ada selebaran informasi baik dari Desa, kecamatan maupun Instansi terkait," imbuhnya.

Ditegaskan bahwa, terkait hasil dari pembangunan jalan di Jalan Kramat Mundu melalui Muka Sekolah SDN 02 Satria Jaya menguntungkan atau merugikan?

"Oh merugikan sekali...saya sampai ketika itu jadi (Jalan-Red) hujan besar, inikan kobak dan ada pohon mangga disana ya.. si pohon mangga itu sampai saya tebang karena akses airnya jadi pada ngumpul disitu..ngembeng bahasa orang sininya,"tegasnya.

"Keluhan ini datang dari semuanya merasakan bahwa, dengan adanya pembangunan jalan, okelah sudah bagus tetapi setelah itukan efek yang lain..masalah lain muncul, jadi masalah ini teratasimuncul beberapa masalah lain terkait air dengan jalan lebih tinggi dan Sekolah lebih rendah, saya telusuri pembuangan air ternyata tidak ada akses pembuangan ar di depan alfa sudah di tutup. Jadi pembangunan ini bisa dikatakan asal jadi dan tidak Profesional, harusnya pihak Desa juga mengundang sebelum ada eksekusi,"beber Kepsek.

"Pembangunan ini memakan waktu tiga bulan jalan di tutup, selain mengganggu, tidak ada izin, tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah pembangunan di buat, merugikan lagi, saya secara orang awampun paham harusnya ketika mereka (Pemborong, Konsultan dan Dinas terkait) ketika melakukan ini dia sudah ada aksi antisipasi di situ, ketika saya melakukan Projek ini efek sisi baik-buruknya, positif-negatifnya ada terpikirkan kesana ada dalam plannig awal seharusnya," tukasnya.
 
Mendesak PJ Bupati Realisasikan Usulan Pembangunan Sekolah

Terkait kedua persoalan yang menjadi telah menjadi momok yang menghantui aktifitas bagi para guru dan siswa dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang baik tersebut Kepala Sekolah SDN 02 Satria jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan PJ Bupati, Dedi Supriyadi.

"Harapan besar saya yang pertama benahi infrastruktur baik sarana dan prasarana, fisik non fisik terutama khususnya di dunia pendidikan terkait beberapa keluhan-keluhan kami sebagai Kepala Sekolah yang memang membutuhkan perbaikan, membutuhkan sarana dan prasarana belajar mengajar yang baik untuk anak-anak ternyata ketika pengajuan dan sebagainya agak sulit dan lambat direspon dengan berbagai masukan dan alasan dari status tanah, legalitas tanah dan sebagainya sehingga menghambat untuk realisasi," katanya.

Lebih lanjut Ia mengharapkan bahwa,"Dengan PJ Bupati yang baru ini Bapak Dedi Supriyadi mudah-mudahan bisa menyentuh sampai ke semua pelosok terkait dengan siapapun yang mengajukan agar secepatnya di respon dengan cepat. Karena kami tidak bisa menunggu lagi, apalagi ketika ruang kelasnya tidak layak pakai, membahayakan anak-anak kemudian masuk Sekolah juga mempersulit anak-anak. Jadi harapannya dengan amat sangat  tolonglah di perioritaskan PJ Bupati. Mengenai ajuan kami SDN 02 Satria jaya minimal satu item dari tiga proposal yang di ajukan agar dapat terealisasi tahun ini, setidaknya dapat membuat "Trust" kepada orang tua murid bahwa saya sudah benar kerja jangan Kepala Sekola hanya "Lips Speak" aja bahwa sudah mengajukan proposal ke Dinas terkait tetapi tidak ada realisasi, saya juga menghindari hal itu sebagai kepercayaan atau "Trust" dari kinerja Kepala Sekolah dan Dinas terkait dan satu lagi tolong kalau ada suatu pekerjaan yang sifatnya projek besar ataupun kecil tolong evaluasi dan refleksi kinerja instansi terkait buat bahan pertimbangan kedepannya," pungkas Kepala Sekolah SDN 02 Satria jaya, Rosmitoh Mpd.
 
Disisi lain Ketua Rt 003 saat di konfirmasi Awak Media membenarkan bahwa, dalam Pembangunan jalan Kramat Mundu tersebut tidak dengan pembangunan Drainase.

"Iya bener Pembangunan jalan dari Pemda itu engga pake Pembangunan Drainase, makanya kalau hujan banjir di lokasi itu, Kalo Drainase baru di ajukan dengan lebar 30 panjang 150 lokasi Rt 003/ Rw 05," ujar Naseh Bin Ronin menerangkan melalui Whatsapp Message (04/11/2023).
 

(Joggie)HI


HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

POSTINGAN UNGGULAN

Kapuskesmas Sumber Jaya Kerap Melarikan Diri Dari Konfirmasi Wartawan, Koordinator PPDI : 'Kapuskesmas Gondal-Gandul!'

KABUPTEN BEKASI,  HI - Terkait persoalan  sulitnya Kepala Puskesmas Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan , H Rasito yang kerap menghil...


POSTINGAN POPULER



NASIONAL


HARIAN INDONESIA

DAERAH