Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Hybrid, Mendagri Klaim Inflasi Indonesia YoY Desember 2024 Terkendali 1,57 %

JAKARTA, HI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Desember 2024 terhadap Desember 2023 terkendali di angka 1,57 persen. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/1/2025).

 

“Artinya, inflasi kita masih terkendali, karena target pemerintah pusat, angka inflasi harus terjaga di antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Atau bahasa lainnya, target adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi 1,57 persen masuk target level bawah, yang artinya cukup baik,” katanya.

 

Sementara itu, inflasi Indonesia secara month-to-month (m-to-m) pada Desember 2024 terhadap November 2024 berada di angka 0,44 persen. Mendagri merinci, inflasi terbesar terjadi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,33 persen dengan andil inflasi 0,38 persen. Kenaikan ini terjadi di momen acara besar, khususnya saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

 

“Ini wajar kami kira, biasa ketika ada acara-acara besar nasional khususnya, baik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, terjadi permintaan yang meningkat, demand yang meningkat terutama makanan, minuman. Baik untuk pesta maupun untuk acara-acara keramaian, dan lain-lain,” katanya.

 

Dia melanjutkan, di bidang kesehatan juga mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,35 persen dengan andil 0,01 persen. Selain itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil inflasi 0,02 persen, dengan besar inflasi 0,26 persen. Sementara inflasi di sektor transportasi sebesar 0,04 persen. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya angkutan udara berdampak pada tidak terjadinya inflasi yang signifikan di sektor transportasi.

 

“Kebijakan pemerintah yang rapatnya dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, untuk menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10 persen. Yang melibatkan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian BUMN, untuk airlines, dan kemudian Pertamina, kemudian efisiensi di biaya bandara-bandara. Ini membuat sektor transportasi tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan,” terangnya.

 

Pihaknya menyampaikan, meskipun angka inflasi terkendali, tetapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih tergolong tinggi, salah satunya Provinsi Papua Pegunungan. Dia mengingatkan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai segera mencari penyebab dan solusi atas kondisi tersebut. “Pj. Gubernur Papua Pegunungan juga hadir [dalam Rakor Pengendalian Inflasi], tolong bisa menjadi atensi,” tambahnya.

 

Dari catatan Mendagri, angka inflasi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen, disusul oleh provinsi lain, di antaranya Papua Tengah 3,27 persen, Papua Barat 2,53 persen, Bali 2,34 persen, Aceh 2,17 persen, Sumatera Utara 2,12 persen, Kepulauan Riau 2,09 persen, Kalimantan Selatan 1,95 persen, Banten 1,88 persen, dan Papua Barat Daya 1,87 persen.

 

“Kalau target nasional, saya ulangi, tertinggi 3,5 persen target kita nasional, 3,5 persen, maka hanya satu provinsi yang di atas 3,5, yaitu Papua Pegunungan, 5,36 persen. Selanjutnya, apresiasi kami sampaikan kepada daerah-daerah yang bisa menjaga pada level yang cukup rendah, yaitu Gorontalo, Gorontalo malah minus 0,79 persen,” tandasnya.

 

(Irfan) HI

Jokowi Masuk Top List Kejahatan Terorganisasi Dan Korupsi 2024', Indonesia Corruption Watch Klaim Dihantui Doxing

JAKARTA, HI - Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. (03/01/2025).

Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

"Dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti. Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025," ujar Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam rilis tertulisnya, Jum'at (03/01/2025).

ICW menegaskan bahwa, selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut,Patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.

"Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis. Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga. Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, " ungkapnya.

masuknya nama Jokowi dalam Top List Pemimpin Terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti," urai Agus.

Ia juga menegaskan bahwa, adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru patut dilihat sebagai penguat bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut. Doxing semacam ini   tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat.

"ICW mengkhawatirkan bahwa doxing atau serangan digital akibat penominasian Jokowi di OCCRP tidak hanya dialami ICW. Namun juga kelompok yang bersuara kritis. Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW," pungkas Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

 
(Red) HI

Sumber : Koordinator ICW Agus Sunaryanto

Peresmian BEI 2025, Sri Mulyani : Pentingnya Sinergi Antar Lembaga Termasuk BI, OJK Dan LPS Jaga Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, HI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025) di Jakarta. 

Dalam pidatonya, Menkeu menyoroti capaian APBN 2024 yang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global.

“Penerimaan negara di semester dua mulai pulih setelah tekanan besar di awal tahun, dan belanja pemerintah mampu memitigasi dampak ekonomi, terutama melalui dukungan untuk pemilu, pembangunan IKN, dan penanganan El Nino,” jelasnya.

Selain itu, Menkeu juga mengatakan bahwa defisit APBN juga berhasil ditekan di bawah proyeksi awal. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat.

Menkeu menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan LPS, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memantau langsung penutupan APBN 2024 beberapa hari lalu, yang menegaskan komitmen terhadap transparansi keuangan negara.

Pemerintah mendukung pengembangan pasar modal dengan menyempurnakan regulasi sektor keuangan, implementasi pajak karbon, dan pemberian insentif untuk sektor properti, otomotif, serta UMKM.

 
“Kami juga memberikan stimulus seperti diskon listrik 50 persen untuk pelanggan kecil dan pembebasan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengajak seluruh pihak menjaga semangat positif di awal tahun. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya. Dengan sinergi dan tekad bersama, bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. 

(Nug/Al/Ir) HI

Optimalkan Pelayanan Haji Dan Umrah di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, Erick Thohir Jalankan Perintah Prabowo

BANTEN, HI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat.  

"Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri," ujar Erick  saat meninjau Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/1/2025).

Presiden Prabowo, kata Erick, telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

"Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya," tambahnya.  

Erick menyebutkan, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.  

Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umrah.

"Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama," tegas Erick.

Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

"Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh," kata Erick.  

Melalui kerja sama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick  berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.

 

(Enggar) HI

 

Rutan Rengat Kembali Gelar Penggeledahan Kamar Hunian Warga Binaan Jelang Malam Pergantian Tahun

RIAU, HI - Menjelang malam pergantian tahun, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau kembali melaksanakan penggeledahan kamar hunian Warga Binaan pada Sealsa, (31/12/2024).

Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Rengat (Karutan), Ridar Firdaus Ginting dan diikuti oleh Kepala Kesatuan Pengamanan (Ka.KPR) Wan Rezwanda, Kepala Subsi Pengelolaan (Kasubsi Pengelolaan) David Soroz, Kepala Subsi Pelayanan Tahanan (Kasubsi Yantah), staf dan petugas pengamanan Rutan Rengat.

Penggeledahan kamar hunian warga binaan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kewaspadaan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dan arahan Direktur Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas).

Serta arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin pertama, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Karutan menyampaikan bahwa kegiatan penggeledahan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam rutan serta mencegah masuknya barang-barang terlarang, khususnya narkotika.

"jelang malam tahun baru ini kami ingin memastikan jika keamanan dan ketertiban di Rutan Rengat tetap terjaga kondusif  dan pastinya ini juga merupakan upaya kami dalam mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas narkoba di lingkungan rutan. Penggeledahan dan tes urine acak ini merupakan langkah konkret untuk menjaga lingkungan rutan tetap bersih dan aman," ujarnya

Hasil dari penggeledahan tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan barang-barang terlarang, termasuk narkotika, di dalam kamar hunian WBP. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Rengat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan mendukung program reformasi pemasyarakatan yang lebih baik.

 

(Permana) HI